Ibukota Indonesia (ANTARA) – Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menyatakan kenaikan populasi kendaraan listrik berbasis penyimpan daya (Battery Electric Vehicle/BEV) di tempat Indonesia tidaklah terlepas dari dukungan kebijakan fiskal pemerintah, khususnya melalui acara Pajak Pertambahan Skor Ditanggung eksekutif (PPN DTP).
“Kenaikan ini jelas akibat stimulus fiskal dari pemerintah, teristimewa melalui kebijakan PPN DTP yang dimaksud memangkas PPN menjadi belaka satu persen untuk BEV yang dimaksud memenuhi persyaratan TKDN sampai akhir 2025 ini,” kata ia dihubungi dari Jakarta, Jumat.
Populasi BEV pada Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan pesat. Berdasarkan data Kementerian Industri (Kemenperin) per Agustus 2025, jumlah keseluruhan BEV di dalam Tanah Air sudah mencapai 274.802 unit.
Angka ini mencerminkan lonjakan signifikan sebesar 151 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini memberikan insentif berbentuk pengurangan PPN menjadi hanya saja 1 persen untuk mobil listrik yang tersebut memenuhi ketentuan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga akhir 2025.
Baca juga: Toyota gunakan kembali penyimpan daya kendaraan untuk pasok daya pabrik
“Insentif ini secara secara langsung menurunkan harga jual jual kendaraan di tempat tingkat konsumen, sehingga secara signifikan meningkatkan keterjangkauan dan juga proposisi nilainya,” kata Yannes.
Tak semata-mata itu, Yannes menyampaikan adopsi mobil listrik juga terdorong oleh pengembangan infrastruktur pendukung yang tersebut semakin memadai.
Hingga Juli 2025, jumlah keseluruhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sudah pernah mencapai 4.186 unit yang tersebut tersebar di dalam berbagai wilayah Indonesia, seperti yang diungkap Kementerian Tenaga kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini.
Kehadiran SPKLU ini memainkan peran penting di menurunkan kegelisahan konsumen terhadap jarak tempuh kendaraan listrik atau yang mana dikenal dengan istilah range anxiety.
“Perkembangan infrastruktur ini secara bertahap mengempiskan kegelisahan konsumen akan jarak tempuh,” imbuh Yannes.
Dengan kombinasi insentif fiskal serta penyelenggaraan infrastruktur yang dimaksud masif, Indonesia dinilai berada pada jalur yang digunakan tepat untuk mempercepat transisi ke kendaraan ramah lingkungan.
Baca juga: MG berencana meluncurkan 13 mobil listrik baru di dua tahun
Baca juga: China membantu transisi hijau RI dengan jadikan EV pembangunan ekonomi prioritas
